Ekonomi Nusa Tenggara Barat bertumpu pada dua mesin yang berbeda. Di Pulau Sumbawa, tambang dan smelter tembaga membuat angka pertumbuhan naik turun tajam. Di Lombok, pariwisata dan jasa menjadi penopang. Bagi usaha lokal, baik pemasok tambang di Sumbawa maupun pengelola hotel di Mataram, tuntutan dari mitra besar dan bank terhadap laporan keuangan ikut naik.
Gambaran Ekonomi NTB
- Smelter tembaga di kawasan Batu Hijau, Sumbawa Barat, dengan kapasitas pengolahan 900.000 ton, disebut sudah beroperasi penuh sejak Juni 2026 (Katadata).
- BPS mencatat pada triwulan I 2026 sektor pertambangan bijih logam NTB tumbuh 31,80 persen dan industri pengolahan tumbuh 60,25 persen secara tahunan, didorong ekspor konsentrat dan pengolahan logam dasar.
- Realisasi investasi di NTB sejak 2021 hingga triwulan II 2026 sekitar Rp216,7 triliun (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM).
- Pemprov NTB menargetkan realisasi investasi Rp68 triliun pada 2026, dengan fokus pada energi terbarukan dan sektor di luar tambang.
- KEK Samota di Sumbawa diarahkan untuk pariwisata premium, ekonomi biru, dan pengolahan hasil perikanan.
Jenis Usaha yang Membutuhkan Akuntan
- Kontraktor, penyedia alat berat, katering, dan transportasi yang memasok kawasan tambang di Sumbawa Barat dan Sumbawa.
- Hotel, villa, dan restoran di Mataram, Senggigi, Gili, dan kawasan Mandalika.
- Usaha jagung, sapi, garam, dan hasil laut di Sumbawa, Dompu, dan Bima.
- Rumah sakit, sekolah, dan perguruan tinggi swasta di Mataram.
Audit Bukan Hanya untuk Perusahaan Besar
UU PT Pasal 68 mewajibkan audit bagi PT dengan aset atau omzet minimal Rp50 miliar. Namun pemasok perusahaan tambang dan pengelola proyek besar sering diminta laporan audited lebih awal, sebagai bagian dari kualifikasi vendor. Bank juga biasanya meminta laporan audit untuk plafon kredit tertentu.
Bagi usaha yang baru tumbuh, pilihan bertahap bisa lebih masuk akal: pembukuan dan kompilasi oleh KJA, lalu agreed-upon procedures atas pos tertentu, sebelum audit penuh.
Pajak dan Penilaian Aset
Pemasok tambang perlu memperhatikan pemotongan PPh atas jasa, PPN, dan kontrak jangka panjang. Usaha pariwisata perlu memisahkan pajak pusat dari pajak daerah hotel dan restoran. Perusahaan yang rutin restitusi PPN perlu tahu bahwa PMK 28/2026 mensyaratkan opini WTP tiga tahun berturut-turut untuk restitusi dipercepat.
Lahan di Lombok dan Sumbawa yang dekat kawasan wisata atau industri sering bernilai jauh di atas harga perolehannya. Penilaian KJPP berguna untuk agunan kredit, pembagian saham, atau negosiasi dengan investor.
Menyiapkan Kredit Bank
- Pastikan kontrak dengan mitra besar tercatat lengkap beserta piutangnya.
- Rapikan aset tetap, terutama alat berat dan kendaraan, beserta dokumen kepemilikannya.
- Tanyakan sejak awal kelas KAP yang diterima bank: kelas A (Big 4 atau jaringan internasional), B (terdaftar OJK), atau C (izin Kemenkeu).
Kami melayani usaha di Mataram, Sumbawa Besar, dan Bima. Jawaban atas pertanyaan umum ada di tanya jawab.
Ceritakan kondisi usaha Anda kepada kami, mulai dari bidang usaha, besar aset, sampai keperluan laporannya. Konsultasi awal gratis, dan kami bantu pilihkan kantor berizin yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda.